BEKASI Media Edy Macan– Jasa Raharja Cabang Bekasi bersama Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Kabupaten Bekasi resmi menjalin kolaborasi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 19 koperasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Kemitraan ini melibatkan 8 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 11 Koperasi Karyawan guna memperluas akses layanan publik serta memperkuat edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Acara yang berlangsung di Aula Samsat Kabupaten Bekasi pada Selasa (9/6/2026) pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan kunci, antara lain:
- Eko Prasetyo (Kepala Jasa Raharja Cabang Bekasi)
- Hasan Basri (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi)
- Mochamad Fajar Ginanjar (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah/P3DW Kabupaten Bekasi)
- Pengurus Puskopkar, serta perwakilan dari masing-masing koperasi desa dan karyawan.
Kerja sama ini dirancang untuk mendekatkan layanan Samsat langsung ke akar rumput melalui jaringan koperasi yang tersebar di tingkat desa hingga lingkungan perusahaan. Melalui ekosistem ini, masyarakat dan pekerja akan lebih mudah mengakses informasi serta layanan pembayaran PKB maupun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Kepala Jasa Raharja Cabang Bekasi, Eko Prasetyo, menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas adalah strategi efektif untuk memperluas jangkauan edukasi.
"Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan kemudahan layanan sekaligus memahami pentingnya legalitas kendaraan. Pembayaran SWDKLLJ merupakan sumber dana kelolaan yang krusial untuk memberikan kepastian jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan keterlibatan aktif koperasi, kami optimistis pesan keselamatan, kepatuhan, dan perlindungan dasar ini akan tersampaikan secara masif," ujar Eko.
Apresiasi tinggi datang dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, Hasan Basri. Menurutnya, peran koperasi kini mengalami transformasi positif, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi anggota tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran hukum.
"Koperasi memiliki kedekatan emosional dan geografis yang kuat dengan anggotanya. Kami berharap Koperasi Merah Putih maupun koperasi karyawan dapat menjadi agent of change yang mendorong tumbuhnya budaya tertib administrasi kendaraan di Kabupaten Bekasi," tutur Hasan.
Senada dengan hal tersebut, dukungan penuh dinyatakan oleh perwakilan pengurus koperasi yang hadir:
- Harto Mulyo (Ketua KDMP Sukasari, Serang Baru): Menyatakan kesiapan jaringan koperasi desa dalam mengoptimalkan sosialisasi agar masyarakat di tingkat desa lebih memahami hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas.sa
- Yudi Supriyadi (Ketua Koperasi Konsumen Karyawan Indocitra): Menyoroti besarnya potensi anggota koperasi karyawan di sektor industri. Menurutnya, komunikasi langsung di lingkungan kerja akan sangat efektif untuk membangun kesadaran kolektif para pekerja dan keluarga mereka.
Di sisi lain, Kepala P3DW Kabupaten Bekasi, Mochamad Fajar Ginanjar, menggarisbawahi bahwa program ini tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, ini adalah instrumen edukasi publik mengenai asas timbal balik antara kewajiban warga negara dan hak perlindungan yang mereka dapatkan.
"Melalui layanan berbasis komunitas ini, masyarakat diedukasi bahwa dana SWDKLLJ yang dibayarkan setiap tahun di Samsat adalah bentuk perlindungan nyata dari negara saat terjadi risiko kecelakaan di jalan raya. Sinergi ini memastikan negara hadir memberikan kepastian jaminan tersebut melalui akses yang lebih dekat," jelas Fajar.
Melalui komitmen bersama ini, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi demi mengoptimalkan pelayanan Samsat berbasis komunitas. Integrasi antara instansi pemerintah, Jasa Raharja, dan sektor koperasi diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan pajak secara signifikan.
Lebih jauh, gerakan gotong royong ini ditargetkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib administrasi, serta menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah percontohan nasional dalam implementasi pelayanan publik yang modern, efektif, dan berkelanjutan.
Posting Komentar