JAKARTA, Media Edy Macan – Penanganan perkara dugaan sengketa tanah seluas 1.852 meter persegi yang diklaim atas nama Deddy Barnas Djiun kini menjadi perhatian publik setelah proses penanganannya berada di Subdit 2 Harta Benda (Harda), Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Perkara tersebut dinilai menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menjaga profesionalisme, independensi, serta marwah institusi kepolisian di tengah munculnya berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan bahwa kuasa hukum salah satu pihak terlapor merupakan mantan anggota Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolsek di wilayah Bekasi sebelum diberhentikan dari institusi pada tahun 2012. Meski demikian, status sebagai mantan anggota kepolisian tidak serta-merta berkaitan dengan substansi perkara, namun kondisi tersebut memunculkan perhatian publik terhadap independensi proses hukum.
Selain itu, turut berkembang dugaan mengenai adanya hubungan kekeluargaan melalui ikatan mertua dengan salah satu pihak dalam perkara tersebut. Informasi ini pun menjadi bagian dari perhatian masyarakat karena dinilai berpotensi memunculkan persepsi tertentu, meskipun belum dapat disimpulkan memiliki pengaruh terhadap jalannya proses hukum.
Berangkat dari dua kondisi tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana proses penyidikan dapat berjalan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan personal maupun latar belakang para pihak yang terlibat.
Pengamat hukum menilai bahwa perkara ini menjadi momentum bagi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Harda, untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Perhatian publik terhadap perkara pertanahan sendiri bukan tanpa alasan. Sengketa tanah merupakan persoalan yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga membutuhkan kepastian hukum. Sebagai pembanding, sejumlah kasus pertanahan juga telah menjadi perhatian nasional dan diberitakan berbagai media, termasuk detikNews, yang menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah.
Sementara itu, pihak pelapor menyampaikan harapannya agar proses hukum terus berjalan hingga terdapat kepastian hukum. Mereka menegaskan bahwa yang diharapkan bukanlah penyelesaian di luar proses hukum, melainkan penanganan perkara secara tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami tidak meminta damai. Kami meminta kepastian hukum hingga perkara ini memperoleh kejelasan sesuai proses yang berlaku. Kami percaya kepada Polda Metro Jaya," ujar pihak pelapor.
Publik kini menaruh harapan agar penyidik dapat menangani perkara tersebut secara profesional, independen, dan akuntabel, sehingga hasil penyelidikan maupun penyidikan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Kasus ini dinilai bukan hanya menyangkut sengketa atas lahan seluas 1.852 meter persegi, tetapi juga menjadi cerminan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Redaksi: Tim Bogor
Posting Komentar