GRESIK Media Edy Macan– Ketegangan hebat mewarnai halaman Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, pada Rabu (24/6/2026). Rencana aksi demonstrasi yang digalang oleh puluhan massa Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia asal Kabupaten Lamongan nyaris berujung bentrok fisik setelah mendapat penolakan keras dari ratusan massa gabungan LSM dan insan media lokal Gresik.
Situasi memanas ketika rombongan demonstran asal Lamongan tiba di lokasi untuk menyuarakan isu yang mereka anggap bermasalah di wilayah Gresik. Kehadiran mereka langsung dihadang oleh barikade massa elemen organisasi masyarakat (ormas) dan LSM lokal yang mempertanyakan legalitas, tujuan, serta dasar urgensi aksi lintas daerah tersebut.
Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi bertindak cepat dengan menyekat kedua kubu. Polisi berupaya keras meredam emosi massa dan mencegah terjadinya tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kalah jumlah dan terus didesak mundur oleh kepungan massa gabungan Gresik, rombongan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia akhirnya memilih mengurungkan niatnya dan membubarkan diri dari area kecamtan.
Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan, mengecam keras dan mempertanyakan etika kelembagaan organisasi luar daerah yang mencoba mengintervensi persoalan internal Kabupaten Gresik.
"Kami mempertanyakan etika berlembaga mereka. Warga Gresik sendiri tidak ada yang mengeluh terkait kondisi keuangan daerah. Kenapa organisasi dari luar daerah justru datang memperkeruh suasana dengan opini yang memojokkan kinerja pemerintah wilayah kami?" ujar Aris dengan nada tinggi.
Aris menegaskan, jika memang ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran atau tindak pidana korupsi, mekanisme pengawasan dan pelaporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH) sudah berjalan dengan baik di Gresik.
"LSM lokal di daerah sudah bergerak jika ada dugaan korupsi. Ada pembagian wilayah dan kewenangan yang jelas. Kapasitas mereka (LSM luar) ini apa? Ada motivasi apa di balik pemaksaan aksi demonstrasi ini?" cetusnya.
Lebih lanjut, Aris menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Gresik saat ini sudah selaras dengan program pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan ekonomi arus bawah.
"Anggaran daerah saat ini diprioritaskan untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) demi kesejahteraan masyarakat. Mengapa justru organisasi dari daerah lain yang merasa dirugikan? Padahal warga dan ormas di Gresik sendiri tenang-tenang saja karena transparansi anggarannya jelas," tambahnya.
Ia mengingatkan, penyelesaian ketidaksesuaian data atau dugaan pelanggaran administrasi seharusnya ditempuh melalui jalur konfirmasi dan audiensi resmi ke instansi terkait seperti Inspektorat, bukan lewat mobilisasi massa yang provokatif.
"Jangan sampai organisasi salah kaprah dan seolah bertindak melampaui wewenang aparat penegak hukum. Ingat, yang membayar pajak di sini itu orang Gresik, bukan orang Lamongan," pungkas Aris.
Di tengah ketegangan memuncak sebelum pembubaran, situasi sempat diwarnai intimidasi verbal. Mengingat tingginya tensi di lapangan, beberapa oknum massa penolak sempat melontarkan kalimat provokatif dan ancaman pembakaran demi mengusir massa aksi. Kendati demikian, kesigapan personel kepolisian berhasil mengendalikan situasi hingga atmosfer kembali kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia belum memberikan rilis resmi terkait poin tuntutan mereka maupun tanggapan atas penolakan massal tersebut. Pihak kepolisian setempat juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden yang nyaris memicu bentrokan antardaerah ini.
Posting Komentar