PROBOLINGGO Media Edy Macan– Komisi I DPRD Kota Probolinggo terus bergerak cepat mencari jalan keluar atas kendala pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis (04/06/2026), legislatif menghimpun berbagai masukan guna mempercepat penyelesaian regulasi sekaligus memberikan kepastian anggaran bagi dunia pendidikan.
RDP ini berfungsi sebagai forum evaluasi dan koordinasi krusial antara DPRD dengan instansi terkait. Langkah proaktif ini diambil agar persoalan administratif Bosda tidak sampai berlarut-larut dan menghambat layanan pendidikan di Kota Probolinggo.
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, H. Amir Mahmud, menjelaskan bahwa pembahasan program Bosda ini telah melibatkan seluruh elemen pendidikan di Kota Probolinggo, mulai dari jenjang anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.
"Terkait dana Bosda ini, kami sudah mengundang perwakilan dari sekolah negeri, SD/MI swasta, MTs swasta, hingga kelompok bermain (KB) dan TK. Harapan kami masalah ini bisa cepat selesai. Masalah honor guru juga menjadi perhatian serius kami; saat ini prosesnya masih bergulir di Bagian Hukum dan kita semua sedang menunggu hasilnya," tegas H. Amir Mahmud.
Menurut H. Amir, RDP ini merupakan bentuk komitmen nyata DPRD untuk memastikan seluruh proses administrasi dan payung hukum berjalan sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini penting agar implementasi dana Bosda di lapangan nantinya dapat berjalan optimal serta tepat sasaran.
Komisi I menggarisbawahi bahwa persoalan Bosda bukan sekadar tentang ketersediaan anggaran. Kepastian regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan mutlak diperlukan, terutama menyangkut mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana untuk operasional lembaga pendidikan.
Hasil dari pembahasan intensif ini diharapkan dapat segera membawa angin segar dan kepastian bagi para tenaga pendidik serta lembaga pendidikan yang selama ini menanti kejelasan honor serta sokongan operasional sekolah.
Ke depan, Komisi I DPRD Kota Probolinggo menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian regulasi ini hingga tuntas. Mereka berharap sinergi antar-perangkat daerah dan finalisasi aspek hukum di tingkat eksekutif bisa segera rampung, sehingga program Bosda dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh sekolah penerima.
Redaksi:Imron R
Editor:Agl
Posting Komentar