GRESIK Media Edy Macan – Ketua Forum Peduli Solidaritas Rakyat (FPSR) Kabupaten Gresik, Aris Gunawan, mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengedepankan data yang valid serta menempuh mekanisme hukum yang berlaku dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Aris menanggapi munculnya berbagai aksi dan pernyataan dari organisasi luar daerah yang menyoroti dugaan pengelolaan keuangan di wilayah Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
Menurutnya, setiap organisasi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, penyampaian kritik harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar. Akan tetapi, setiap kritik sebaiknya didasarkan pada data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujar Aris, Rabu (24/6/2026).
Aris menilai, hingga saat ini masyarakat di Kecamatan Wringinanom maupun Kabupaten Gresik secara umum masih mempercayai proses pengelolaan anggaran yang berjalan. Jika terdapat indikasi penyimpangan, menurutnya, sudah tersedia lembaga resmi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan penindakan.
Ia menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, maupun lembaga pengawas lainnya memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum.
“Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, maka langkah yang tepat adalah melaporkannya melalui jalur yang telah ditentukan. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada,” katanya.
Selain itu, Aris juga menyoroti adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada arah penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, sebagian besar anggaran saat ini diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk penguatan ekonomi masyarakat melalui program koperasi desa dan pemberdayaan sektor produktif.
Karena itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat agar memahami konteks kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah sebelum menyampaikan penilaian terhadap kondisi keuangan daerah.
Di akhir keterangannya, Aris berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Gresik serta mengedepankan dialog, komunikasi, dan mekanisme hukum dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas daerah. Kritik tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun harus dilakukan secara bijak, objektif, dan berdasarkan fakta agar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi: Tim
Posting Komentar