PAITON, PROBOLINGGO Media Edy Macan— Beredarnya pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan SPBU Sumberanyar, Paiton, dalam aktivitas penyalahgunaan solar bersubsidi—termasuk klaim keberadaan sejumlah gudang yang disebut berkaitan dengan pihak tertentu—perlu disikapi secara objektif, tenang, dan berimbang.
Pemberitaan yang menyebut adanya jarak sekitar 900 meter antara SPBU Sumberanyar dengan lokasi yang dituding sebagai gudang penimbunan pada dasarnya masih berupa klaim sepihak. Sampai adanya keterangan resmi dari pihak berwenang atau hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi tersebut belum dapat ditempatkan sebagai fakta hukum.
Begitu pula dengan tudingan mengenai dugaan keterlibatan pihak SPBU. Jarak geografis antara fasilitas publik dan sebuah bangunan tidak secara otomatis membuktikan adanya hubungan kerja sama atau tindak pidana. Menanggapi hal ini, manajemen SPBU Sumberanyar memberikan klarifikasi tegas dan terbuka. Pihak manajemen menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal pihak-pihak yang namanya diseret dalam pemberitaan, seperti Erna maupun Mus, serta memastikan seluruh operasional berjalan murni sesuai prosedur yang berlaku.
"Kami berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Terkait pihak-pihak yang disebutkan, siapa Erna dan siapa Sukma, kami tegaskan bahwa kami sama sekali tidak mengenal mereka," ujar perwakilan manajemen SPBU Sumberanyar.
Manajemen juga menambahkan bahwa antrean panjang yang kerap terjadi saat pengisian BBM telah diatur secara ketat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan barcode kendaraan.
"Pengisian sudah sepenuhnya sesuai dengan barcode. Jika di lapangan ditemukan kendaraan yang tidak sesuai dengan barcode, secara tegas langsung kami tolak," imbuhnya.
Sejumlah klaim lain dalam pemberitaan sebelumnya, seperti dugaan pengisian berulang, kalkulasi keuntungan, hingga dugaan pengiriman solar ke luar daerah, juga masih memerlukan verifikasi mendalam terhadap bukti dan data otentik. Penyebutan istilah-istilah penegasan hukum seperti "mafia" atau "bersekongkol" pun perlu ditempatkan secara proporsional sesuai asas praduga tak bersalah.
Belum terverifikasinya sebuah informasi tidak serta-merta membuktikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks mutlak, melainkan menandakan perlunya uji fakta, dokumen, keterangan saksi, serta konfirmasi berimbang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Setiap pihak yang namanya dikaitkan memiliki hak penuh untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab. Redaksi secara terbuka membuka ruang dialog bagi pihak-pihak terkait guna memastikan informasi yang diterima masyarakat senantiasa akurat, objektif, dan berimbang demi menjaga kondusivitas serta marwah jurnalistik yang profesional.
Redaksi:Team
Posting Komentar