Lamongan Media Edy Macan – Pelaksanaan Program Revitalisasi SMK Tahun Anggaran 2026 di SMKS NU 5 Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari bantuan pemerintah tersebut diketahui telah memasuki tahap pembongkaran sejumlah bagian bangunan, namun keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan anggarannya dipertanyakan.
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan adanya aktivitas pembongkaran pada gedung sekolah. Material bekas berupa kayu, kusen, triplek, dan sejumlah bagian bangunan lainnya tampak menumpuk di area halaman.
Namun di tengah berlangsungnya pekerjaan tersebut, papan informasi kegiatan revitalisasi tidak terlihat di gerbang utama maupun di sekitar lokasi pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut menjadi pertanyaan karena masyarakat membutuhkan informasi dasar mengenai proyek yang menggunakan anggaran negara, mulai dari sumber dana, nilai bantuan, waktu pelaksanaan, hingga rincian pekerjaan yang dikerjakan.
Terlebih, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah, program revitalisasi tersebut mencakup sejumlah menu pekerjaan. Tanpa adanya papan informasi, masyarakat maupun wali murid menjadi kesulitan untuk mengetahui secara terbuka apa saja pekerjaan yang sedang dilaksanakan serta berapa nilai anggaran yang dialokasikan.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala SMKS NU 5 Babat, Abdul Kholiq, bersama Jalil selaku Ketua P2SP, menyampaikan bahwa papan informasi sebenarnya telah dipasang sebelumnya.
Pihak sekolah menyebut papan tersebut kemudian dipindahkan karena adanya proses pembongkaran. Namun ketika ditanyakan mengenai keberadaan papan tersebut, awak media belum mendapatkan lokasi maupun bukti pemasangannya.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program revitalisasi.
Selain persoalan papan informasi, komposisi tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerja yang terlihat berada di lokasi disebut bukan berasal dari masyarakat sekitar.
Hal ini perlu mendapat penjelasan dari pihak sekolah dan panitia pembangunan, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan swakelola serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi berharap pihak terkait tidak hanya melihat hasil fisik pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau ini menggunakan uang negara, masyarakat berhak mengetahui berapa anggarannya dan pekerjaan apa saja yang dilakukan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunannya, tetapi tidak mengetahui proses dan anggarannya,” ujarnya.
Sorotan semakin menguat karena kondisi fisik yang terlihat di lapangan belum dapat dibandingkan dengan besaran anggaran secara objektif. Tanpa dokumen nilai bantuan dan rincian volume pekerjaan, belum dapat disimpulkan apakah pekerjaan fisik yang dilaksanakan telah sesuai dengan anggaran yang diterima.
Karena itu, transparansi menjadi penting agar tidak muncul dugaan atau persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pihak terkait diharapkan dapat membuka informasi mengenai nilai bantuan, rincian menu pekerjaan, volume pekerjaan, jadwal pelaksanaan, mekanisme swakelola, serta penggunaan tenaga kerja dalam program revitalisasi tersebut.
Awak media masih berupaya mendapatkan keterangan lengkap dari pihak SMKS NU 5 Babat maupun instansi terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan secara rinci mengenai nilai bantuan dan seluruh rincian pekerjaan revitalisasi yang sedang berlangsung.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah, P2SP, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan meluruskan informasi yang dianggap tidak sesuai.
Dengan menggunakan sumber dana pemerintah, pelaksanaan program revitalisasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian instansi terkait untuk memastikan aspek transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan program.
Redaksi: Yoyon
Posting Komentar