SIDOARJO, 02/05/2026 Media Edy Macan – Belum genap satu tahun pasca-pergantian kepengurusan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, kini berada dalam pusaran polemik. Pengelolaan yang sebelumnya dinilai stabil kini dilaporkan mengalami degradasi signifikan, baik dari aspek operasional di lapangan maupun transparansi administrasi internal.
Estafet kepemimpinan yang beralih dari pengurus lama (Luqman Arif dan Sudarmaji) kepada jajaran baru yang dihuni oleh Ainur Rofiq, Herman Firmansyah, dan Peranoto, dinilai gagal mempertahankan standar layanan. Seorang perangkat desa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi adanya perbedaan kontras antara kedua masa kepengurusan tersebut. "Dulu hampir tidak ada komplain dari warga. Tapi sekarang, setelah pergantian pengurus, justru banyak masalah muncul," ungkap sumber tersebut.
Keluhan Warga dan Krisis Operasional Sejumlah warga mulai menyuarakan kegusaran mereka terkait keterlambatan jadwal pengambilan sampah yang kini tidak lagi teratur. Selain masalah jadwal, janji-janji program serta visi-misi yang disampaikan pengurus baru saat awal menjabat dinilai publik hanya menjadi slogan tanpa realisasi nyata di lapangan.
Kondisi diperparah dengan rusaknya berbagai armada pengangkut sampah yang menghambat proses distribusi limbah domestik. Minimnya pemeliharaan aset ini menjadi indikator lemahnya manajemen sarana dan prasarana di bawah nakhoda baru.
Kesejahteraan Pekerja Terabaikan Tekanan tidak hanya datang dari warga, namun juga dari internal pekerja TPST. Para petugas lapangan mengaku kesulitan mengakses dana operasional dasar, bahkan untuk keperluan mendesak seperti bahan bakar kendaraan (BBM). Salah satu mantan pekerja mengungkapkan keputusannya untuk mengundurkan diri akibat kebijakan pengurus yang dinilai tidak akomodatif terhadap kesejahteraan buruh.
“Untuk minta uang bensin saja susah. Sangat berbeda dengan kepengurusan lama. Dulu juga ada tunjangan saat hari raya, sekarang tidak ada sama sekali,” keluhnya. Hilangnya tunjangan hari raya dan sulitnya klaim biaya operasional harian menjadi pemicu mundurnya sejumlah personel berpengalaman.
Desakan Evaluasi Menyeluruh Merosotnya kualitas layanan kebersihan di Desa Kedungbanteng memunculkan kekhawatiran akan dampak kesehatan lingkungan jangka panjang. Masyarakat kini menuntut adanya intervensi dan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Desa serta pihak terkait untuk membenahi struktur manajemen TPST. Transparansi anggaran dan profesionalisme kerja menjadi poin utama yang harus dipulihkan demi mengembalikan fungsi TPST sebagai pilar kebersihan desa yang optimal.
Posting Komentar