BANYUWANGI, Media Edy Macan – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi catatan membanggakan karena merupakan kali ke-14 secara berturut-turut yang berhasil diraih Banyuwangi sejak tahun 2012.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah turut hadir mendampingi.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian itu didasarkan pada sejumlah aspek, di antaranya kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efektivitas pengendalian internal.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan apresiasi kepada Banyuwangi dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang berhasil mempertahankan capaian tersebut.
“Di dalam laporan sudah kami sampaikan berbagai rekomendasi beserta action plan. Kami berharap seluruhnya bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih pemerintah daerah. Menurutnya, menjaga konsistensi opini WTP selama 14 tahun berturut-turut membutuhkan komitmen bersama, disiplin dalam tata kelola keuangan, serta kepatuhan terhadap aturan.
“Kami terus berupaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, transparan, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banyuwangi,” kata Ipuk.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas arahan yang terus diberikan dari tahun ke tahun, serta apresiasi kepada seluruh perangkat daerah bersama DPRD Banyuwangi atas kolaborasi yang terus terjalin.
“Sinergi yang terbangun selama ini menjadi salah satu kekuatan Banyuwangi untuk menjaga opini WTP sejak 2012 hingga sekarang,” tambahnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini, Pemkab Banyuwangi menegaskan tetap berkomitmen menjalankan pembangunan secara optimal dengan menetapkan prioritas yang tepat.
Ipuk menuturkan, keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan tantangan untuk mengelola program secara lebih fokus dan efektif.
“Tidak semua program kami jalankan bersamaan. Kami menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kami juga memastikan seluruh proses berjalan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pemkab Banyuwangi menargetkan seluruh rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti, sekaligus terus memperkuat konsolidasi antar perangkat daerah guna menjaga tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.
Redaksi: Team
Posting Komentar