BANGKALAN Media Edy Macan – Isu dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur kembali memanas. Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, secara terbuka menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, dalam pengelolaan dana besar tersebut pada periode 2019–2024.
Dugaan ini mencuat setelah munculnya informasi bahwa Lukman Hakim ditengarai pernah masuk dalam struktur keuangan Pokmas penerima dana hibah. Hal ini terjadi saat Mahfud (alias Mahud) menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Hubungan kekeluargaan antara Mahfud dan Lukman Hakim kini menjadi sorotan tajam karena dinilai rentan terhadap konflik kepentingan.
Menyikapi hal tersebut, Moh Hosen mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak cepat melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kami meminta KPK tidak menutup mata. Dana hibah ini bernilai triliunan rupiah—uang rakyat yang sangat besar. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih,” tegas Moh Hosen, Minggu (26/4/2026).
Hosen menekankan bahwa KPK harus berani menyentuh aktor-aktor intelektual di balik penyaluran dana tersebut, bukan hanya pelaksana di tingkat bawah. Ia menilai, jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat publik atau kepala daerah, maka proses hukum harus ditegakkan dengan tegas.
Lebih lanjut, KAKI Jatim mengungkapkan adanya indikasi pola penyaluran dana hibah yang terorganisir, mulai dari proses pengajuan hingga pencairan. Menurut Hosen, hubungan keluarga seharusnya tidak menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum.
“Justru jika ada kaitan keluarga dalam pusaran anggaran publik, aparat penegak hukum harus mendalaminya lebih jauh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, KAKI Jatim menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan KPK, termasuk memberikan data dan informasi tambahan guna mempercepat proses investigasi.
“Kasus ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir. Kami mengajak publik untuk tetap kritis dan berani melaporkan setiap indikasi penyelewengan anggaran,” pungkas Hosen.
Hingga berita ini dirilis, pihak Bupati Bangkalan belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti langkah nyata dari lembaga antirasuah untuk mengungkap kebenaran di balik skandal dana hibah Pokmas ini.
Redaksi:Aziz
Editor:Agl
Posting Komentar