Sidoarjo, Media Edy Macan – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).
Aliansi tersebut terdiri dari berbagai elemen, di antaranya Laskar Jenggolo Sidoarjo, Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, LIRA, MADAS, GMBI, KORAK, ALAS, Pemuda Batak Bersatu (PBB), GMPI, FKPPI, YALPK, LMPP, serta sejumlah organisasi lainnya.
Rencana aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas hasil audiensi yang dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026) di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Dalam audiensi tersebut, aliansi menilai tidak diperoleh hasil konkret karena tidak dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo.
Perwakilan Aliansi Laskar Jenggolo menyebutkan bahwa isu utama yang menjadi sorotan adalah ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana, yang belakangan ramai diperbincangkan di media massa maupun media sosial.
“Sebagai pimpinan daerah, seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, bukan justru mempertontonkan konflik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Aliansi menilai ketidakharmonisan tersebut mulai berdampak pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintahan, yang dinilai menjadi kurang solid. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan, penyaluran bantuan, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sidoarjo.
“Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Jika konflik ini terus berlanjut, fokus pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa terganggu,” lanjutnya.
Melalui aksi yang direncanakan, Aliansi Laskar Jenggolo menegaskan akan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, mereka juga meminta DPRD Kabupaten Sidoarjo menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi secara maksimal guna mendorong terciptanya keharmonisan antara unsur eksekutif.
Aliansi menyatakan akan mengerahkan ratusan hingga ribuan massa dalam aksi tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa apabila DPRD tidak mengambil peran aktif, maka lembaga legislatif tersebut berpotensi dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami berharap para pemimpin daerah kembali pada amanah rakyat. Jabatan adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas perwakilan aliansi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait rencana aksi tersebut.
Posting Komentar