LAMONGAN Media Edy Macan— Komunitas Jurnalis Lamongan (KJL) menyampaikan sorotan tajam terhadap pola komunikasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan, Dr. Mugito, M.M., dengan insan pers serta sejumlah elemen masyarakat. Sorotan ini bermuara pada desakan agar aspek komunikasi dan keterbukaan informasi di instansi tersebut mendapat perhatian serius serta evaluasi dari pemerintah daerah.
Kritik utama yang disuarakan berkaitan dengan hambatan akses komunikasi yang dirasakan oleh sebagian awak media maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam berkoordinasi secara langsung maupun melalui pesan singkat.
Ketua KJL, Ferry Fadli, mengungkapkan bahwa sebagai pelayan publik, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) idealnya mampu membangun jembatan komunikasi yang baik dan proporsional dengan media, mengingat peran pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat.
"Pejabat publik seharusnya membuka ruang komunikasi dan memberikan akses informasi yang wajar kepada pers. Ini terjadi kepada saya sendiri dan juga atas aduan rekan-rekan media, atau organisasi LSM maupun Ormas yang mencoba untuk komunikasi baik secara langsung atau melalui WhatsApp. Bahkan saya juga sudah menghubungi beliau dengan beberapa nomor dengan sapa hormat, memperkenalkan diri sejak Mei lalu hingga detik ini, tidak ada balasan dan malah diblokir," ujar Ferry Fadli dengan nada kecewa, Jumat (2/10/2026).
Lebih lanjut, KJL menyayangkan adanya kendala akses tersebut, termasuk dugaan pemblokiran kontak komunikasi yang dinilai dapat mencederai semangat keterbukaan informasi publik. Kendati demikian, KJL menegaskan bahwa sorotan ini dilayangkan bukan atas dasar kepentingan personal, melainkan demi menjaga kualitas komunikasi kelembagaan yang transparan.
Di tengah posisi strategis DKPP Lamongan yang mengawal sektor ketahanan pangan, pertanian, serta distribusi bantuan dan infrastruktur pendukung petani pada tahun 2026 ini, aspek pelayanan publik dan transparansi informasi menjadi indikator yang tak kalah penting dibanding capaian program fisik semata. KJL menilai, evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat publik juga perlu mencakup kemampuan menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, KJL menyatakan komitmennya untuk tetap objektif dan berimbang, serta menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan bertujuan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sebagai bentuk penghakiman sepihak.
"Kami tidak ingin kritik berubah menjadi penghakiman. Kalau ada persoalan, mari dibuka datanya, diklarifikasi, dan diberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan," tambah Ferry.
Pihak KJL mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menaruh perhatian terhadap dinamika komunikasi antara OPD dengan insan pers dan kelompok masyarakat, guna terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan akuntabel.
Sementara itu, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Dr. Mugito, M.M., maupun pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memberikan tanggapan resmi terkait dinamika komunikasi publik ini.
Redaksi:Team
Posting Komentar