BANGKALAN Media Edy Macan— Ketua Forum Pemuda Bangkalan (FPB), M. Mukri, mendorong seluruh pihak yang berselisih untuk menyelesaikan polemik pemberitaan yang melibatkan Hanif—wartawan yang mengaku dari media BNewsNasional—melalui jalur klarifikasi. Menurutnya, dialog terbuka jauh lebih efektif dan bijak ketimbang langsung menempuh jalur hukum.
Pernyataan ini mengemuka menyusul mangkirnya Hanif dari agenda klarifikasi yang dijadwalkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan sebelumnya. Ketidakhadiran tersebut akhirnya memicu wacana pelayangkan somasi.
Bagi M. Mukri, ruang klarifikasi merupakan instrumen paling tepat untuk meluruskan informasi di tengah publik sebelum masalah berkembang menjadi lebih luas.
"Seharusnya persoalan ini dapat diklarifikasi secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman," ujar M. Mukri di Bangkalan, Senin (31/08/2026).
Ia menilai, sikap mangkir dari forum klarifikasi justru berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Padahal, keterbukaan merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi media.
Selain itu, M. Mukri juga mendesak adanya transparansi dari pihak media terkait kejelasan status serta kapasitas wartawan yang bersangkutan di lapangan.
"Kami meminta agar Hanif maupun pihak redaksi BNewsNasional memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jika pemberitaan tidak didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, maka wajar jika ada pihak yang keberatan," tegasnya.
Meski demikian, M. Mukri mengingatkan agar keberatan tersebut direspons dengan komunikasi yang baik, bukan sikap tertutup. Menanggapi rencana somasi dari pihak yang dirugikan, ia memandangnya sebagai bagian dari hak hukum yang sah.
Di sisi lain, pihak pelapor klarifikasi sebelumnya menegaskan komitmen mereka: "Persoalan ini akan kami tempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kami meminta agar pihak yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan informasi yang telah disampaikan kepada publik."
Menanggapi hal tersebut, M. Mukri tetap berharap langkah somasi dapat dihindarkan apabila ruang komunikasi dibuka sejak awal dengan kepala dingin.
"Somasi itu hak. Tapi alangkah baiknya kita selesaikan dulu dengan kepala dingin dan dialog. Bangkalan ini kecil. Jangan sampai persoalan media justru memecah persatuan dan merusak iklim demokrasi di daerah kita," imbaunya.
Menutup keterangannya, Ketua FPB mengajak seluruh elemen, baik media, narasumber, maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama merawat iklim pers yang sehat dan beretika.
"Redaksi sudah menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik. Mari kita gunakan kesempatan itu. Jangan sampai perbedaan informasi membuat kita saling curiga," pungkas M. Mukri.
Redaksi:Aziz
Posting Komentar