JAKARTA Media Edy Macan– Ketua DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen , melontarkan kritik keras terhadap maraknya praktik cukai rokok ilegal di Jawa Timur yang diduga kuat menjadi sumber Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tanpa kompromi dalam menyediakan jaringan mafia yang merugikan negara tersebut.
Hosen menegaskan bahwa pengusutan kasus yang melibatkan nama Haji Her harus dijadikan pintu masuk utama bagi penyidik untuk mengungkap gurita bisnis rokok ilegal secara menyeluruh.
"KPK tidak boleh ragu. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, ini mafia besar. Harus disikat habis, jangan ada ampun bagi para pelaku TPPU rokok ilegal," tegas Moh Hosen, Minggu (5/4/2026).
Ia menilai praktik pencucian uang dari hasil rokok ilegal sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa. Selain merugikan pendapatan negara dari sektor bea cukai, aktivitas ini juga merusak tatanan ekonomi yang sehat.
"Ada upaya sistematis untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Jika tidak dibongkar secara total, jaringan ini akan terus beregenerasi dan merusak sistem," tambahnya.
Hosen juga menyoroti pentingnya penelusuran aliran dana secara transparan. Ia mendesak KPK untuk tidak hanya fokus pada satu tokoh, tetapi juga mengejar siapa pun yang menikmati aliran dana haram tersebut, termasuk aktor intelektual di balik layar.
Tak hanya menyasar KPK, KAKI Jatim juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menggunakan kewenangannya secara maksimal. Hosen merujuk pada data transaksi mencurigakan periode 2025–2026 sebagai landasan kuat untuk bertindak.
“Kami mendesak PPATK segera memblokir rekening-rekening 'gendut' para saudagar kaya yang terindikasi TPPU di Jawa Timur. Langkah ini krusial agar pelaku tidak memiliki ruang untuk memindahkan atau menyamarkan aset hasil kejahatan mereka,” jelas Hosen.
Di tengah sorotan publik terhadap berbagai kasus besar yang ditangani KPK—termasuk kasus sektor pertambangan—KAKI Jatim menyatakan akan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam mengawali isu ini.
Hosen mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak goyah terhadap intervensi atau kekuatan modal dari pihak-pihak yang berperkara. “Jangan sampai hukum kalah oleh kekuatan uang. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan runtuh,” tutupnya.
Hingga saat ini, KPK terus melakukan pengembangan penyidikan guna memetakan aliran dana dan memperluas pemeriksaan terhadap jaringan mafia rokok ilegal yang beroperasi di wilayah Jawa Timur.
Redaksi:Aziz
Editor:Agl
Posting Komentar