TANGERANG, Media Edy Macan – Jalan rusak parah yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan Bukit Cikasungka, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, hingga kini belum juga direalisasikan perbaikannya. Kondisi jalan berlubang, berlumpur, dan membahayakan pengguna masih dibiarkan tanpa penanganan serius.
Selama lebih dari dua dekade, lubang-lubang di ruas jalan tersebut tak kunjung ditambal, sementara genangan lumpur kerap menghambat aktivitas warga. Ironisnya, kondisi ini seolah luput dari perhatian dalam agenda pembangunan daerah.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah setiap tahunnya terus menyampaikan visi, misi, dan program strategis pembangunan. Namun, hal itu justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait arah kebijakan publik di daerah.
SYAFRUDIN, SM, menyampaikan bahwa dalam teori dan praktik yang sehat, kebijakan publik seharusnya mampu menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat. Namun, menurutnya, kondisi di Kabupaten Tangerang menunjukkan hal sebaliknya.
“Jalan Bukit Cikasungka sudah rusak parah selama puluhan tahun, tapi belum juga masuk dalam kebijakan prioritas. Sementara program pembangunan rutin terus berjalan,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah sebenarnya memiliki data, mekanisme perencanaan seperti musrenbang, hingga forum koordinasi dan studi kelayakan. Namun, semua itu belum mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, berbagai istilah seperti “integrasi”, “konektivitas”, dan “penguatan layanan dasar” kerap digaungkan dalam dokumen perencanaan. Namun, kebutuhan mendasar warga hanya satu, yakni perbaikan jalan melalui betonisasi.
“Ketika kebutuhan mendasar seperti ini tidak pernah masuk dalam APBD, maka ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan adanya masalah dalam prioritas kebijakan,” tegasnya.
SYAFRUDIN juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan prioritas pembangunan, di mana sejumlah program dinilai lebih berorientasi pada pencitraan dibanding kebutuhan riil masyarakat.
“Masyarakat tidak butuh seminar atau jargon. Kami hanya butuh jalan yang layak dilalui, baik untuk kendaraan roda dua, ambulans, maupun aktivitas sehari-hari,” katanya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk “kebijakan kosmetik”, yakni kebijakan yang terlihat baik di atas kertas, namun tidak memberikan dampak nyata di lapangan.
“Kalau pemerintah beralasan soal anggaran, kami ingin bertanya: apakah keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak masuk dalam prioritas?” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Jika pemerintah ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik, maka mulailah dari hal paling mendasar, yaitu memperbaiki jalan,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Posting Komentar