BANGKALAN, Media Edy Macan – Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur melalui UPT PPD Bangkalan menuai sorotan publik. Di tengah keluhan warga terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak, pemerintah justru berencana menggelar Operasi Gabungan Patuh Pajak secara intensif pada April 2026.
Berdasarkan surat resmi bernomor 000.1.4/1581/202.633/2026, operasi penertiban tersebut dijadwalkan berlangsung sebanyak tiga kali dalam satu bulan, yakni pada 9, 14, dan 21 April 2026, dengan lokasi di Terminal Bangkalan, Kecamatan Socah.
Kebijakan ini memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok pemuda yang tergabung dalam Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM). Mereka menilai kondisi jalan di sejumlah wilayah Bangkalan yang berlubang dan rusak parah menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan pajak untuk perbaikan infrastruktur.
Salah satu perwakilan BNPM mengungkapkan bahwa masyarakat merasa terbebani, karena di satu sisi diwajibkan membayar pajak kendaraan, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan yang kurang layak.
“Rakyat diminta taat membayar pajak, namun kondisi jalan yang dilalui sehari-hari justru berpotensi merugikan masyarakat. Ini yang menjadi keresahan,” ujarnya.
Pemilihan Terminal Bangkalan sebagai lokasi operasi juga menjadi perhatian. Sejumlah warga menilai langkah tersebut berpotensi berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, mengingat terminal merupakan pusat mobilitas dan mata pencaharian.
Beberapa poin yang menjadi sorotan masyarakat antara lain:
- Kondisi infrastruktur yang dinilai masih memerlukan perhatian serius, khususnya terkait jalan rusak yang membahayakan pengguna.
- Frekuensi operasi yang dianggap cukup tinggi dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
- Harapan transparansi dan keseimbangan kebijakan, agar penerimaan pajak dapat dirasakan kembali manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
BNPM menyatakan akan terus mengawal aspirasi warga dan mendorong adanya dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah daerah. Mereka berharap terdapat langkah konkret dalam perbaikan infrastruktur sebagai bentuk timbal balik dari kewajiban pajak yang telah dipenuhi masyarakat.
Sementara itu, dalam surat edarannya, Kepala UPT PPD Bangkalan, Wijanarko, S.E., menekankan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Masyarakat pun berharap adanya keseimbangan antara penegakan kewajiban pajak dan pemenuhan hak dasar berupa infrastruktur yang aman dan layak. Hingga kini, pertanyaan mengenai kapan perbaikan jalan dilakukan secara menyeluruh masih menjadi perhatian utama warga Bangkalan.
Posting Komentar