Sampang, Media Edy Macan — Dugaan praktik tidak transparan hingga indikasi kerja sama tidak wajar dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, mulai menjadi sorotan publik. Pemerintah desa setempat diduga bekerja sama dengan pendamping PKH berinisial H, sehingga proses penyaluran bantuan dinilai tidak berjalan secara terbuka dan data penerima tidak mudah diakses.
Saat awak media berupaya meminta keterbukaan data penerima bantuan ke kantor pos sebagai pihak penyalur, petugas mengarahkan untuk mengonfirmasi kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Kecamatan Jrengik berinisial D. Namun, pihak korcam juga tidak memberikan keterangan yang jelas dan kembali mengarahkan ke kantor pos.
Di sisi lain, pihak kantor pos menyatakan bahwa data penerima bantuan berada pada pendamping PKH. Akan tetapi, saat dikonfirmasi, pendamping PKH justru menyebut tidak memiliki data resmi dan hanya berpegang pada undangan yang telah diserahkan kepada pelaksana di tingkat desa.
Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan karena tidak adanya pihak yang dapat memberikan informasi pasti terkait daftar penerima bantuan PKH. Situasi ini juga memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, proses penyaluran bantuan disebut-sebut dilakukan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana prinsip pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya kelemahan dalam pengawasan oleh pihak terkait di Kabupaten Sampang.
Masyarakat pun berharap instansi berwenang, termasuk aparat pengawas dan dinas sosial setempat, dapat segera turun tangan untuk melakukan penelusuran dan memastikan penyaluran bantuan PKH berjalan sesuai ketentuan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi hal penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Posting Komentar