TUBAN Media Edy Macan– Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kini menuai kritik pedas. Alih-alih menjadi solusi pemenuhan nutrisi siswa, kualitas menu yang dibagikan di lapangan justru dinilai sangat minim dan diduga tidak sebanding dengan pagu anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
Keresahan ini memuncak setelah sebuah unggahan di media sosial viral, memperlihatkan paket MBG yang diterima siswa di wilayah Tawangrejo, Sumberagung. Dalam foto tersebut, paket makanan yang seharusnya memenuhi standar gizi seimbang hanya berisi:
Satu butir telur rebus.
Sepotong roti kemasan.
Beberapa butir kurma.
Kondisi ini dianggap memprihatinkan, mengingat program ini dirancang untuk memberikan asupan protein dan vitamin yang memadai bagi pertumbuhan anak sekolah.
Wali murid dan masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran. Berdasarkan kalkulasi kasar harga pasar, komponen menu tersebut diperkirakan hanya bernilai antara Rp5.000 hingga Rp7.500. Angka ini diduga jauh di bawah standar pagu anggaran per porsi yang telah ditetapkan pemerintah untuk program MBG.
Selisih harga yang cukup signifikan ini memicu kecurigaan adanya praktik pengurangan kualitas demi meraup keuntungan sepihak oleh oknum penyedia jasa (vendor).
Salah satu wali murid menyatakan kekecewaannya terhadap realita program ini. Ia menilai menu yang diberikan tidak mencerminkan konsep "Makan Bergizi".
"Kami sangat miris. Kalau hanya telur dan roti, itu bukan makan bergizi seimbang namanya. Harapannya anak-anak dapat menu sehat, tapi realitanya jauh dari kata layak. Kami khawatir ini hanya formalitas tanpa memikirkan dampak gizi bagi anak," keluhnya.
Fenomena ini diduga tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan juga ditemukan di beberapa wilayah lain di Kabupaten Tuban. Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, untuk segera turun tangan.
Dibutuhkan langkah nyata berupa:
Audit Menyeluruh: Mengevaluasi kinerja vendor atau pihak penyedia makanan.
Transparansi Kontrak: Menjelaskan kepada publik mengenai standar menu yang seharusnya diterima siswa.
Pengawasan Ketat: Memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berubah menjadi nutrisi berkualitas bagi generasi masa depan.
Hingga saat ini, publik menunggu langkah tegas dari instansi terkait agar program unggulan ini tidak tercoreng oleh pengelolaan yang buruk di tingkat bawah.
Redaksi:Team
Editor:Agl
Posting Komentar