PROBOLINGGO Media Edy Macan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Rabu (11/3/2026). Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD ini menandai dimulainya fase evaluasi kinerja eksekutif oleh legislatif.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, hadir secara langsung dengan didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Rey Suwigtyo, serta jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syintha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua II, Santi Wilujeng.
Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Dwi Laksmi Syintha menyatakan bahwa dokumen LKPJ telah diterima dan dibahas melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus). Langkah selanjutnya adalah pembedahan materi laporan secara mendalam.
"Pembahasan LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 akan segera kami agendakan melalui rapat-rapat di tingkat komisi hingga pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD," jelas Syintha.
Dalam nota penjelasannya, dr. Aminuddin memaparkan potret menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025. Paparan tersebut mencakup realisasi pengelolaan keuangan daerah, capaian indikator makro, serta dinamika kondisi demografi Kota Probolinggo.
Ia menegaskan bahwa transparansi laporan ini adalah basis untuk membangun pemerintahan yang lebih baik pada tahun berjalan (2026).
“Kami berharap laporan ini dipelajari secara saksama oleh rekan-rekan legislatif. Masukan konstruktif dari DPRD sangat kami butuhkan untuk meningkatkan performa kinerja Pemerintah Kota Probolinggo ke depan,” ungkap dr. Aminuddin.
Meski mencatatkan sejumlah progres positif, Wali Kota secara terbuka mengakui adanya tantangan besar, khususnya pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang belum tuntas secara maksimal. Menanggapi hal tersebut, dr. Aminuddin membeberkan dua langkah strategis yang akan digenjot:
Akselerasi Keterampilan: Membuka program pelatihan kerja yang masif dan mendorong terciptanya peluang usaha baru (entrepreneurship).
Investasi SDM: Menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program bantuan beasiswa kuliah bagi masyarakat kurang mampu.
"Program beasiswa ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo. Dengan pendidikan yang lebih baik, kita optimis angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan," pungkasnya.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolis dokumen LKPJ dari Wali Kota kepada pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
Redaksi:Syl
Editor:Agl
Posting Komentar