Surabaya, Media Edy Macan – Berdasarkan penelusuran informasi terbaru hingga awal tahun 2026, organisasi kemasyarakatan Madura Asli Sedarah (MADAS) telah melakukan klarifikasi terkait legalitas organisasinya, meskipun sebelumnya sempat menghadapi dinamika administrasi serta sengketa internal.
Pada awal Desember 2025, pengurus MADAS Jawa Timur menegaskan bahwa organisasi tersebut memiliki legalitas, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengurus juga menyampaikan komitmen untuk menjaga nama baik organisasi serta membersihkan MADAS dari berbagai tindakan yang dianggap ilegal dan tidak sesuai dengan aturan organisasi.
Memasuki bulan Maret 2026, muncul laporan mengenai kekecewaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MADAS Sedarah terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Ketua DPC MADAS, M. Sahri, menyoroti adanya kendala dalam komunikasi serta proses administratif yang dinilai belum berjalan optimal.
Selain itu, setelah kasus yang sempat viral pada akhir Desember 2025, dilaporkan bahwa organisasi MADAS mengalami perpecahan menjadi beberapa kelompok. Kondisi tersebut membuat klaim legalitas organisasi menjadi lebih kompleks.
Di sisi lain, Pengadilan Negeri Surabaya juga melakukan eksekusi atau penyegelan terhadap kantor MADAS yang berada di Jalan Raya Darmo pada Januari 2026. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses hukum terkait sengketa yang terjadi.
Meskipun demikian, MADAS sebagai organisasi tetap mengklaim memiliki legalitas, termasuk kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Namun terkait pelaporan resmi berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Bakesbangpol, terutama setelah terjadinya konflik internal, situasi tersebut masih bersifat dinamis.
Untuk memastikan status administratif organisasi secara resmi, masyarakat disarankan melakukan verifikasi langsung ke kantor Bakesbangpol setempat, baik di tingkat Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur.
Posting Komentar