SIDOARJO, Media Edy Macan – Pemandangan tak biasa terlihat di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin (9/3/2026). Puluhan karangan bunga bernada satir dan ucapan duka cita berjajar rapi di halaman kantor dewan. Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan Laskar Jenggolo.
Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan mandeknya fungsi legislatif, sekaligus menanggapi isu miring mengenai dugaan aliran dana siluman yang disebut-sebut menyeret sejumlah organisasi masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah karangan bunga berisi tulisan bernada kritik tajam, di antaranya bertuliskan “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini, Khususnya di DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menegaskan bahwa pengiriman karangan bunga tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Sidoarjo.
“Kami prihatin, kecewa, dan jengkel atas kurangnya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tetapi kenyataannya tidak mewakili suara rakyat. Karena itu hari ini kami mengirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Situasi semakin memanas ketika Laskar Jenggolo mendesak adanya klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai dugaan kucuran dana siluman sebesar Rp60 juta kepada sejumlah ketua organisasi. Isu tersebut diduga sengaja dihembuskan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination) terhadap gerakan kontrol sosial di Sidoarjo.
Informasi yang beredar juga menyeret inisial SP, yang disebut sebagai oknum anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Menanggapi hal tersebut, gabungan sejumlah organisasi masyarakat seperti Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI, hingga FPPI menyatakan sikap bersama.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, silakan buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah,” tegas Bramada.
Selain isu dana, Laskar Jenggolo juga mempertanyakan komitmen DPRD dalam merespons polemik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Aliansi menilai lembaga legislatif terkesan pasif dan enggan mengambil sikap politik yang tegas, padahal konflik internal di tubuh eksekutif tersebut dinilai mulai berdampak pada kualitas pelayanan publik.
.jpeg)
Munculnya isu dana Rp60 juta itu juga menimbulkan kecurigaan adanya upaya pembungkaman terhadap suara kritis melalui pendekatan transaksional. Laskar Jenggolo menilai, apabila benar terdapat oknum anggota dewan yang bermain di balik layar untuk meredam kritik, hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“DPRD sebagai representasi publik seharusnya berdiri tegak mengawal kepentingan masyarakat, bukan justru diduga menjadi aktor di balik manuver politik yang tidak etis,” tambah Bramada.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari DPRD Sidoarjo terkait berbagai tudingan tersebut.
Jika tudingan ini memiliki bukti permulaan yang kuat, maka persoalan tersebut berpotensi mengarah pada pelanggaran etik berat hingga dugaan tindak pidana korupsi. Laskar Jenggolo menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga fakta terungkap secara transparan.
Redaksi: Aziz
Editor: Mnd
Posting Komentar