SIDOARJO, Media Edy Macan – Kekecewaan mendalam disampaikan Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo terhadap sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dinilai belum konsisten dalam memediasi perseteruan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Lembaga legislatif tersebut bahkan dianggap kehilangan ketegasan politik dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Harapan publik sempat meningkat ketika Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati dalam sebuah forum resmi guna mencari jalan islah atau rekonsiliasi.
Namun, agenda yang digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru berupa kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim, bukan forum mediasi seperti yang sebelumnya dijanjikan.
Dalam kegiatan tersebut, hanya Bupati Subandi yang terlihat hadir. Sementara itu, kursi Wakil Bupati Mimik Idayana tampak kosong. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mengundang kedua pihak.
“Kami sudah berupaya mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami juga akan berusaha semampu kami,” ujar Abdillah saat ditemui oleh Aliansi Laskar Jenggala.
Sikap DPRD tersebut memicu kritik dari sejumlah pihak. Salah satu anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, bahkan menyebutkan adanya keterbatasan karena polemik tersebut dinilai sebagai persoalan pribadi.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, yang menegaskan bahwa konflik tersebut telah berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.
“Faktanya, undangan yang muncul justru kegiatan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan. Pada 10 Februari lalu, Ketua DPRD berkomitmen menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati untuk islah demi Sidoarjo yang lebih baik,” tegas Bramada.
Bramada menambahkan bahwa kehadiran aliansi dalam agenda tersebut tetap membawa mandat dari kesepakatan awal yang telah dibangun dengan DPRD.
“Kami mengapresiasi undangan Safari Ramadan ini sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap merujuk pada kesepakatan awal dengan DPRD. Fokus utama kami adalah mendesak agar DPRD segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati untuk duduk bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi antara kedua pimpinan daerah tersebut menjadi hal penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
“Sudah saatnya perseteruan ini berakhir. Silaturahmi ini akan jauh lebih bermakna apabila menghasilkan langkah konkret menuju rekonsiliasi politik,” tambahnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh. Waldi, yang menilai DPRD kurang menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Hal senada disampaikan Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, yang menyoroti fenomena perseteruan pejabat publik yang kerap terjadi di ruang digital.
“Kenapa menjadi ruwet seperti ini. Kalau bukan bupati atau wakil bupati mungkin tidak masalah saling serang di media sosial. Namun ini pejabat publik. Jika terus seperti ini, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ujar Sugeng.
Aliansi Laskar Jenggala menilai DPRD Sidoarjo terlihat setengah hati dalam menyikapi polemik tersebut dan terkesan ragu mengambil langkah politik yang tegas.
Mereka pun mendesak DPRD agar tidak sekadar menyampaikan janji, tetapi benar-benar mengambil langkah nyata untuk mengakhiri polemik yang telah lama menjadi perhatian publik.
Aliansi berharap pertemuan semacam ini tidak hanya menjadi seremoni simbolis, melainkan dapat menjadi titik awal bagi terciptanya stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui dialog serius yang difasilitasi oleh lembaga legislatif.
Posting Komentar