BANYUWANGI Media Edy Macan – Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi mulai mencekik masyarakat Kabupaten Banyuwangi tepat di saat kebutuhan memasak untuk sahur dan berbuka puasa meningkat. Merespons jeritan warga, tim gabungan dari LPKNI, YBH Pegasus, serta sejumlah awak media melakukan investigasi lapangan pada Kamis (12/3/2026).
Penelusuran dimulai dari wilayah Singojuruh dan Gendoh. Hasilnya mengejutkan; sejumlah pengecer mengaku telah mengalami kekosongan stok selama hampir satu minggu.
Salah satu pemilik toko di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa pasokan terakhir diterima pada Jumat lalu. Sejak saat itu, belum ada pengiriman kembali, yang menyebabkan kelangkaan total di tingkat konsumen akhir.
Kontradiksi ditemukan saat tim investigasi mendatangi SPPBE PT Bumi Jaya Mandiri di wilayah Gambor. Di lokasi tersebut, terpantau sejumlah truk pengangkut LPG 3 kg telah terisi penuh. Namun, informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa terdapat armada yang sudah bermuatan gas namun tak kunjung diberangkatkan untuk didistribusikan selama beberapa hari.
Manajemen SPPBE, melalui perwakilannya yang berinisial Alex, berkilah bahwa lonjakan permintaan menjelang Ramadan adalah fenomena tahunan. Namun, pernyataan ini justru memancing kritik pedas dari tim investigasi.
"Jika kelangkaan ini adalah kejadian rutin setiap tahun, mengapa tidak ada langkah antisipasi yang konkret? Alasan ini terkesan klise sementara fakta di lapangan menunjukkan ada armada yang terisi penuh namun distribusi tersendat," tegas perwakilan tim investigasi.
Tim menyoroti adanya celah transparansi dalam mata rantai distribusi. Ketidaksinkronan antara stok yang tersedia di SPPBE dengan kekosongan di tingkat pengecer menimbulkan dugaan adanya sumbatan distribusi yang merugikan masyarakat kecil.
Menyikapi temuan tersebut, LPKNI dan YBH Pegasus mendesak pihak Pertamina untuk segera turun tangan dan memberikan penjelasan resmi. Terdapat tiga poin tuntutan utama yang disampaikan:
Normalisasi Distribusi: Meminta percepatan penyaluran LPG 3 kg guna menyudahi kesulitan warga di bulan Ramadan.
Pengetatan Pengawasan: Mendesak pengawasan ketat untuk menutup celah praktik penimbunan atau permainan distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Transparansi Sistem: Meminta keterbukaan data distribusi agar masyarakat dan lembaga kontrol sosial dapat ikut memantau pergerakan gas bersubsidi.
LPKNI dan YBH Pegasus menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam pemantauan lanjutan ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum atau manipulasi distribusi, mereka menyatakan tidak akan ragu untuk membawa temuan ini ke jalur hukum.
Redaksi:Team
Editor:Agl
Posting Komentar