Sidoarjo, Media Edy Macan – Dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan oknum perangkat Desa Kalidawir memicu gelombang protes warga. Masyarakat mendesak adanya transparansi serta tindakan tegas dari pemerintah desa terhadap dugaan pelanggaran moral tersebut.
Aksi warga berlangsung di Balai Desa Kalidawir pada Senin malam (30/03/2026). Kedatangan warga dari berbagai elemen masyarakat itu menjadi bentuk desakan terbuka agar kasus ini ditangani secara jelas dan tidak diselesaikan secara tertutup.
Warga menilai dugaan hubungan tidak pantas yang melibatkan aparat desa telah mencederai kepercayaan publik serta merusak citra pemerintahan desa. Mereka juga menolak adanya penyelesaian secara diam-diam yang diduga dilakukan melalui pendekatan personal.
Salah satu tokoh pemuda setempat, Robit, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
“Ini bukan lagi urusan pribadi, melainkan menyangkut integritas pejabat publik. Kami menilai yang bersangkutan sudah tidak layak menjabat dan harus diberhentikan,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menggelar aksi penandatanganan sebagai bentuk penolakan terhadap oknum perangkat desa tersebut. Mereka menilai status nonaktif belum cukup dan mendesak adanya pemberhentian permanen demi menjaga marwah pemerintahan desa.
Kasus ini mencuat dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu reaksi kolektif masyarakat. Warga mempertanyakan sikap pemerintah desa yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam penanganan kasus tersebut.
Secara hukum, dugaan perselingkuhan oleh aparat desa berpotensi melanggar ketentuan etika jabatan dan disiplin perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, apabila melibatkan pihak yang terikat perkawinan sah, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan yang bersifat delik aduan.
Kepala Desa Kalidawir, Maksun, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih memproses kasus tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Ia memastikan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi persoalan yang telah menjadi sorotan publik.
“Permasalahan ini masih dalam proses. Kami akan menyelesaikannya secara transparan dan sesuai aturan,” ujarnya.
Meski demikian, warga menilai pernyataan tersebut belum cukup menjawab tuntutan mereka. Masyarakat mendesak adanya keputusan tegas dalam waktu dekat agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan integritas pemerintahan desa tetap terjaga.
Warga juga menyatakan akan melanjutkan aksi apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah desa sebagai bentuk tekanan sosial.
Posting Komentar