SIDOARJO – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat merespons kegaduhan publik terkait dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) yang viral di media sosial. Kabar mengenai pengurangan nominal yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah desa memicu keresahan massal, sehingga menuntut transparansi total dari otoritas terkait. Kepala Dinsos Sidoarjo, R. Martha Wira Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim investigasi khusus pada Rabu (25/2) untuk melakukan penelusuran menyeluruh guna menyisir kebenaran di balik isu sensitif tersebut.
Dalam operasi lapangan tersebut, tim Dinsos melakukan verifikasi administratif yang ketat serta wawancara langsung dengan sejumlah KPM guna mendeteksi adanya pungutan liar atau pemotongan di luar ketentuan. Investigasi ini melibatkan pemeriksaan data penerima secara silang, pengecekan kesesuaian nominal bantuan, hingga pengumpulan keterangan dari pendamping bansos dan perangkat desa. Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat tidak dikebiri oleh kepentingan oknum tertentu yang mencoba bermain di balik layar penyaluran bantuan pemerintah.
Namun, fakta mengejutkan ditemukan dalam proses klarifikasi tersebut. Hasil penelusuran tim Dinsos menunjukkan bahwa isu pemotongan yang kembali mencuat dan ramai diperbincangkan saat ini sebenarnya merujuk pada kejadian pada tahun 2025 silam. Meski isu tersebut merupakan residu masalah lama, Dinsos Sidoarjo menolak untuk bersikap pasif. Pemeriksaan mendalam tetap dilanjutkan secara komprehensif untuk memastikan tidak ada pelanggaran serupa yang terjadi di tahun berjalan, sekaligus menutup celah bagi praktik manipulasi bantuan di tingkat bawah.
“Kami bekerja berdasarkan data dan fakta lapangan. Jika nantinya ditemukan bukti adanya penyimpangan baru, tentu akan ada tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku tanpa kompromi,” tegas R. Martha Wira Kusuma. Ia menggarisbawahi bahwa bantuan sosial harus diterima secara penuh oleh setiap penerima manfaat tanpa potongan dalam bentuk apa pun. Prinsip tepat sasaran dan tepat jumlah merupakan harga mati dalam manajemen penyaluran bansos di Kabupaten Sidoarjo, demi menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah daerah.
Sebagai langkah preventif dan evaluasi sistemik, pemerintah daerah berencana memperkuat sistem pengawasan serta memperbaiki mekanisme pelaporan di tingkat desa agar lebih transparan dan akuntabel. Isu pengurangan bantuan, sekecil apa pun volumenya, dianggap sebagai ancaman serius bagi ketahanan ekonomi keluarga miskin yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk kebutuhan harian. Inisiatif penguatan sistem ini diharapkan mampu menciptakan efek jera serta mencegah munculnya persoalan serupa yang dapat merusak citra pelayanan publik di masa depan.
Hingga saat ini, proses klarifikasi administratif masih terus berjalan secara intensif. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh untuk menyampaikan hasil akhir pemeriksaan secara terbuka kepada publik setelah seluruh tahapan penelusuran rampung. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap rupiah bantuan negara sampai ke tangan yang berhak tanpa distorsi.
Redaksi: Team
Editor: bIe
Posting Komentar