Rembang, Media Edy Macan – Program bantuan sosial pemerintah yang digadang-gadang sebagai tameng terakhir pengentasan kemiskinan ekstrem justru menghadirkan paradoks di tingkat akar rumput. Di sudut terpencil Desa Kebonagung, Kecamatan Sulang, seorang warga secara sadar menolak sambungan listrik gratis. Bukan karena tidak ingin menikmati terang, melainkan karena takut pada tagihan yang belum tentu mampu ia bayar.
Wagimin (55), warga setempat yang sehari-hari mencari kayu bakar dan daun jati untuk dijual, hidup dalam keterbatasan. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang telah keropos dimakan usia. Di ruang tidur, tak ada kasur maupun bantal—hanya tikar usang sebagai alas beristirahat setelah seharian menyusuri hutan. Di dapurnya, celah-celah bambu yang bolong membuat asap kayu bakar bebas keluar-masuk, memaksa ia menghirup asap setiap kali memasak.
Penghasilannya tidak menentu. Dalam kondisi terbaik, ia memperoleh sekitar Rp30 ribu sekali mencari kayu, itu pun saat musim kemarau. Ketika hujan turun, ia memilih tinggal di rumah karena kayu basah sulit dijual. Artinya, tak ada pemasukan.
Di tengah situasi tersebut, tawaran listrik gratis datang. Namun responsnya di luar dugaan.
“Saya ditawari listrik gratis, tapi saya tolak, Mas. Saya takut tidak mampu bayar tiap bulan. Kadang dapat rezeki, kadang tidak. Kalau hujan, saya di rumah saja,” ujarnya lirih saat ditemui wartawan Radar CNN, Jumat (28/2/2026).
Kisah Wagimin menjadi potret nyata persoalan kemiskinan struktural. Program listrik gratis yang bertujuan membuka akses energi justru dipersepsikan sebagai potensi beban baru. Bagi warga miskin ekstrem, bantuan tanpa kepastian keberlanjutan sering kali menghadirkan kecemasan tambahan.
Secara umum, kemiskinan ekstrem ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan. Kondisi Wagimin mencerminkan situasi tersebut: hunian tidak layak, pendapatan tanpa kepastian, serta tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.
Ia tinggal bersama putrinya yang telah menikah dan seorang putra yang mengamen di jalanan. Sejak istrinya meninggal dunia, Wagimin memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga.
Di sela aktivitasnya, Wagimin menyampaikan harapan sederhana. Ia tidak hanya berbicara tentang listrik, tetapi tentang rumah yang hampir roboh dan keinginan hidup lebih layak.
“Semoga saya bisa punya tempat tinggal yang agak layak untuk ditempati. Saya ingin hidup sehat bersama anak-anak,” tuturnya.
Sebelum wartawan berpamitan, ia menyampaikan pesan yang sarat makna:
Kalimat tersebut menjadi refleksi bahwa kebijakan publik akan lebih bermakna ketika pembuatnya benar-benar memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.
Kasus Wagimin bukanlah persoalan tunggal. Ia merepresentasikan kelompok masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi lebih komprehensif. Bantuan listrik gratis saja tidak cukup tanpa pendampingan, edukasi, dan jaminan keberlanjutan.
Lebih jauh, diperlukan langkah lintas sektor seperti program perbaikan rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan penghasilan lebih stabil. Tanpa pendekatan terintegrasi, bantuan yang bersifat simbolis berisiko tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan.
Posting Komentar