Sidoarjo, Media Edy Macan – Sidoarjo tampaknya tidak hanya dikenal karena lumpur Lapindo, namun kini juga diwarnai oleh dinamika politik di pucuk kepemimpinan daerah. Islah yang dinanti publik antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Mimik Indayana tak kunjung terwujud. Alih-alih berdamai demi kepentingan rakyat, keduanya dinilai mempertontonkan ketegangan politik yang memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat.
Forum Aliansi Laskar Jenggolo pun menyatakan sikap tegas. Dalam hearing bersama DPRD Sidoarjo, muncul wacana pelaporan persoalan tersebut ke Menteri Dalam Negeri hingga Presiden RI. Hal ini dinilai sebagai sinyal bahwa konflik kepemimpinan tersebut dianggap tidak lagi dapat diselesaikan hanya di tingkat lokal. Publik pun mempertanyakan efektivitas kepemimpinan daerah apabila dua pimpinan tidak dapat duduk bersama dalam satu meja koordinasi.
Kegeraman masyarakat turut terlihat dalam aksi demonstrasi bertajuk “Tabayun untuk Bupati dan Wakil Bupati” yang digelar di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Sugeng, perwakilan Ormas KORAK (Koalisi Rakyat Anti Korupsi), dalam orasinya menyampaikan pernyataan yang menyita perhatian.
“Kalau Bupati dan Wakilnya tidak akur, apa harus kita patikan saja,” ucap Sugeng dalam orasi tersebut.
Pernyataan itu pun menjadi simbol kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kondisi kepemimpinan yang dinilai belum menunjukkan keharmonisan. Konflik yang terjadi dipandang bukan lagi sekadar perbedaan visi, melainkan berpotensi berkembang menjadi persoalan ego politik yang berlarut-larut.
DPRD sebagai lembaga legislatif turut didesak menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi secara maksimal. Sejumlah pihak mendorong agar DPRD memanggil kedua pimpinan daerah untuk melakukan rekonsiliasi secara terbuka. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, wacana pemakzulan mulai menjadi perbincangan di ruang publik, baik di masyarakat maupun di media sosial.
Di tengah kebutuhan masyarakat akan stabilitas pemerintahan dan kerja nyata, publik berharap adanya langkah bijak dari kedua belah pihak. Situasi ini dinilai membutuhkan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya, apakah akan lahir kebijaksanaan untuk meredam polemik, atau justru konflik akan terus berlanjut.
Satu hal yang menjadi sorotan, kesabaran publik memiliki batas, dan dinamika politik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.
Posting Komentar