Lamongan | Media Edy Macan — Forum diskusi publik yang membahas persoalan banjir Bengawan Jero diselenggarakan oleh kelompok yang menamakan diri Masyarakat Sipil Lamongan pada Senin, 12 Januari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Warung Joglo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
Forum ini menjadi wadah dialog, pertukaran gagasan, serta konsolidasi berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi secara berulang di kawasan Bengawan Jero.
Dalam diskusi tersebut, persoalan banjir Bengawan Jero disepakati sebagai masalah kompleks yang tidak dapat ditangani secara parsial. Penanganannya dinilai memerlukan pendekatan terpadu lintas wilayah dan lintas sektor. Forum diikuti oleh unsur Masyarakat Sipil Lamongan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Lamongan (Unisla), tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Perwakilan peserta diskusi, Made Rizal dari PMII Unisla, menyampaikan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Lamongan tidak bisa dipahami sebagai isu lokal semata. Menurutnya, sistem aliran air dari wilayah selatan hingga jalur pembuangan menuju laut di Kabupaten Gresik merupakan satu kesatuan ekosistem yang membutuhkan kolaborasi antarpemerintah daerah.
“Kondisi banjir saat musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau menunjukkan belum optimalnya tata kelola sumber daya air. Permasalahan sedimentasi sungai, pendangkalan rawa, serta waduk yang belum tertangani secara menyeluruh harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan berikutnya, Cak Priyo mengulas sejarah dan dinamika perubahan fungsi Bengawan Jero. Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut pada awalnya merupakan rawa alami yang berfungsi sebagai daerah retensi air. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi ekologis itu terus menurun akibat pendangkalan, penyempitan alur sungai, serta perubahan tata guna lahan.
“Pada masa lalu, Bengawan Jero berfungsi sebagai ruang tampung limpasan air. Saat ini, penyempitan rawa dan pendangkalan sungai menyebabkan air tidak lagi tertampung secara optimal, sehingga meluap ke permukiman dan lahan pertanian,” jelasnya.
Cak Priyo menegaskan bahwa penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan secara insidental atau jangka pendek. Ia menekankan pentingnya pemulihan fungsi ekologis Bengawan Jero melalui pengerukan sedimentasi, revitalisasi rawa, serta normalisasi jalur pembuangan air sebagai solusi jangka panjang.
Sementara itu, Hamim memaparkan sejumlah titik kritis yang dinilai menjadi faktor utama terjadinya banjir. Ia menyoroti hambatan aliran akibat infrastruktur jembatan yang rendah, akumulasi sedimentasi, pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali, serta sistem pembuangan air yang belum terintegrasi secara optimal.
“Di beberapa titik, aliran air menyempit karena sungai yang dangkal dan konstruksi jembatan yang tidak memadai. Ditambah pertumbuhan enceng gondok, aliran air menjadi tersendat dan akhirnya meluap,” paparnya.
Hamim juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah desa, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3AI), serta instansi teknis seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar program normalisasi sungai dan pengelolaan air dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sebagai hasil diskusi, forum menyepakati penyusunan surat rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah dan diteruskan ke pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut mencakup upaya perbaikan dan mitigasi aliran sungai, pengerukan rawa dan waduk, optimalisasi jalur pembuangan air menuju wilayah Wangen, Manyar, dan Melik 2, pembentukan satuan tugas pengelolaan sampah di sepanjang aliran sungai, serta penguatan sistem HIPPA untuk mendukung ketahanan sektor pertanian.
Selain itu, forum juga merumuskan sejumlah usulan solusi konkret, antara lain mendorong dukungan dari BNPB, Kementerian PUPR, Perhutani, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembentukan Satgas limbah dan sampah di sepanjang aliran sungai, serta penguatan kerja sama antara P3AI, HIPPA, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Forum diskusi publik ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam penanganan banjir Bengawan Jero, demi melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Lamongan.
Posting Komentar