Lamongan, Media Edy Macan — Warga Lamongan terus menunggu kepastian terkait dugaan video call seks (VCS) yang melibatkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan berinisial “N” yang viral di media sosial. Hingga saat ini, belum ada kabar resmi mengenai hasil penyelidikan atau tindakan yang diambil oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Lamongan.
Anggota DPRD berinisial “N” disebut berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam video yang beredar, “N” terlihat telanjang saat melakukan VCS dengan seorang perempuan.
Ketua Umum PASSER Indonesia, Abdur Rohim, yang biasa disapa Mbah Demit, mempertanyakan hasil keputusan BK DPRD Lamongan dan mendesak agar lembaga legislatif tersebut segera membuka fakta yang mencoreng nama baik DPRD.
“Masyarakat Lamongan menuntut kejelasan. Jika memang benar ada anggota DPRD yang terlibat, harus dibuka secara terang-terangan. Jangan sampai kasus ini berhenti di gosip dan media sosial semata,” tegas Mbah Demit.
Ia menekankan bahwa reputasi lembaga wakil rakyat tengah dipertaruhkan. “Jika tidak segera diproses secara profesional dan transparan, kepercayaan publik terhadap DPRD Lamongan bisa runtuh. DPRD harus menunjukkan bahwa mereka tak segan menegakkan etika, hukum, dan moral,” tambahnya.
Abdur Rohim juga menyoroti bahwa ketidakjelasan saat ini memberi ruang bagi rumor dan fitnah, yang dapat merugikan anggota DPRD tanpa bukti, maupun menutupi fakta jika dugaan tersebut benar terjadi. Ia menanyakan sanksi yang akan dijatuhkan, apakah berupa pemecatan, penonaktifan sementara, teguran, atau klarifikasi publik.
Hingga kini, keheningan dari DPRD Lamongan dan BK hanya meninggalkan pertanyaan lebih banyak daripada jawaban. Desakan dari PASSER Indonesia dan publik menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan berhenti sekadar berbisik di media sosial.
“Kami menuntut kejelasan, keadilan, dan akuntabilitas. Dewan harus mengambil langkah nyata. Buka penyelidikan, lakukan klarifikasi, dan bila perlu, hadirkan fakta di depan publik,” tegas Rohim.
Sebelumnya, Ketua DPRD Lamongan, Fredy Wahyudi, menyatakan bahwa jika dugaan tersebut benar, ranah penanganan berada di tangan Badan Kehormatan DPRD Lamongan. Fredy juga menegaskan bahwa bila konten tersebut palsu atau hoaks, penyebar foto/video harus bertanggung jawab.
“Kita masih dalam tahap pendalaman, apakah foto itu asli atau editan. Kalau memang benar, BK akan memprosesnya. Tapi jika tidak benar, dia juga punya keluarga yang harus dilindungi,” jelas Fredy.
Posting Komentar