Dinilai Abaikan SOP dan Keselamatan Publik, Proyek Jalan Provinsi di Tanah Merah Bangkalan Disorot Formades

BANGKALAN, Media Edy Macan – Pelaksanaan proyek peningkatan jalan provinsi pada ruas Tanah Merah–Kwanyar hingga kawasan Jalan Jenteh, Kabupaten Bangkalan, menuai kritik tajam dari masyarakat. Proyek infrastruktur tersebut menjadi sorotan Forum Desa Masyarakat (Formades) Bangkalan karena dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pemasangan box culvert atau gorong-gorong terlihat tidak presisi sehingga menyebabkan permukaan jalan tidak rata dan bergelombang. Selain itu, pelaksana proyek juga diduga membiarkan lubang bekas galian terbuka tanpa dilengkapi pembatas maupun rambu peringatan yang memadai.

“Masak dikerjakan seperti ini, naik turun dan tidak rata, bahkan di depan klinik tempat orang sakit. Maksudnya apa?” ujar Muhammad, salah satu tokoh masyarakat setempat.

Ia juga menambahkan bahwa terdapat pekarangan warga yang rusak akibat proyek tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan atau tanggung jawab dari pihak pelaksana.

“Bahkan kemarin ada pekarangan warga yang hancur, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” imbuhnya.

Kondisi tersebut sangat dikeluhkan warga, terutama di titik-titik vital seperti kawasan pertokoan dan akses menuju fasilitas kesehatan. Sejumlah warga mengaku khawatir dengan potensi kecelakaan, mengingat kedalaman lubang di sisi jalan yang dinilai cukup membahayakan pengendara maupun pejalan kaki.

Sorotan juga datang dari Forum Formades Bangkalan yang menilai lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Mereka menyayangkan sikap pelaksana proyek yang terkesan mengabaikan masukan dan keluhan masyarakat. Bahkan, warga dan aktivis Formades sempat melakukan pemantauan langsung ke lokasi untuk memastikan pekerjaan tidak semakin menyimpang dari standar.

Salah satu anggota Formades menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan keluhan warga, tidak ada aspek yang dapat membenarkan hasil pengerjaan proyek tersebut.

“Dilihat dari sudut pandang mana pun, kondisi pengerjaan di lapangan tetap tidak bisa dibenarkan,” tegas MKR, Jumat (26/12/2025).

Dampak dari buruknya pengerjaan proyek ini juga mulai mengganggu layanan publik. Salah satu klinik di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kesulitan akses bagi armada ambulans akibat galian yang belum diselesaikan, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat penanganan medis darurat.

Muhammad menuturkan bahwa pihaknya telah berupaya menyampaikan keluhan dan saran kepada petugas di lapangan terkait dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons.

“Sudah saya tegur dan beri saran kepada pihak yang bertanggung jawab, tapi tidak digubris,” tuturnya.

“Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak PUPR, namun hingga kini belum ada tanggapan,” tambahnya.

Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut serta meminta pihak kontraktor segera melakukan perbaikan sebelum menimbulkan korban jiwa.

Redaksi: Team

Editor: Mnd