SURABAYA, Media Edy Macan – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk stigma yang mengaitkan suatu peristiwa dengan identitas suku atau komunitas tertentu. Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus viral yang memicu generalisasi negatif terhadap masyarakat Madura di ruang publik.
Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menghakimi satu suku maupun kelompok masyarakat secara luas.
“Kami menolak keras stigma yang menyudutkan suku atau komunitas tertentu akibat perbuatan oknum. Orang Madura tidak identik dengan kekerasan, apalagi tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Baihaki Akbar.
Menurutnya, masyarakat Madura memiliki nilai budaya yang kuat dan menjunjung tinggi adab, penghormatan terhadap orang tua, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, ia mengingatkan publik agar menyikapi setiap peristiwa secara proporsional dan tidak emosional.
“Satu peristiwa tidak boleh mencederai martabat jutaan masyarakat Madura yang hidup taat hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Baihaki menegaskan posisi AMI sebagai organisasi kemasyarakatan yang memilih jalur konstitusional serta berperan sebagai penyeimbang sosial. AMI, kata dia, konsisten mengawal isu-isu hukum dan keadilan melalui pendekatan institusional, bukan dengan cara-cara provokatif.
“Aliansi Madura Indonesia hadir sebagai penyeimbang. Kami berdiri di jalur hukum, mengawal keadilan, dan memastikan setiap persoalan diselesaikan secara bermartabat,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekam jejak AMI menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. AMI tercatat pernah menjadi narasumber di Mabes Polri dalam sejumlah isu strategis nasional, serta turut mendorong pengungkapan kasus Ronald Tannur yang sempat menyita perhatian publik.
Selain itu, AMI juga aktif mendukung program Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya dalam upaya pencegahan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan. Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi dalam menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memisahkan secara tegas antara tindakan oknum dan identitas suku. Penegakan hukum harus berjalan, namun persatuan dan ketertiban sosial juga wajib dijaga,” pungkas Baihaki Akbar.
AMI berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mempercayakan setiap persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku, tanpa membangun narasi yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.
Posting Komentar