SIDOARJO, Media Edy Macan – Kabupaten Sidoarjo, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang utama perekonomian Jawa Timur, kini dirundung prahara politik. Hubungan yang renggang antara Bupati dan Wakil Bupati kian menjadi tontonan publik. Alih-alih bersinergi membangun daerah, keduanya justru saling sindir di ruang terbuka, bahkan melempar pernyataan panas melalui media sosial.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintahan yang seharusnya fokus pada pembangunan kini terkesan berjalan pincang. Sejumlah kebijakan yang mestinya bermanfaat luas sering kali terhambat karena tarik-menarik kepentingan di tingkat pimpinan daerah.
Tokoh pemuda asal Krian, Arri Pratama, S.E., mengibaratkan kondisi itu seperti kepala yang terbelah dua sehingga ekornya bingung mengikuti yang mana.
“Sapu lidi seharusnya semakin kuat bila diikat. Tetapi jika ikatan itu terputus, lidi-lidi itu akan tercerai-berai. Begitu juga dengan Sidoarjo hari ini. Bupati dan Wakil Bupati seharusnya menjadi tali pengikat, namun tali itu justru putus. Kami sebagai masyarakat hanya bisa bingung, kecewa, dan merasa ditinggalkan,” ujar Arri.
Analogi tersebut menggambarkan rapuhnya soliditas di tingkat pimpinan. Padahal, stabilitas politik sangat dibutuhkan untuk menopang kebijakan pembangunan. Perseteruan di pucuk pimpinan bahkan merembet hingga birokrasi bawahannya, membuat pengambilan keputusan berjalan lamban dan tidak efektif.
Ketidakkompakan di level pimpinan berdampak langsung pada pembangunan, terutama di wilayah barat Sidoarjo seperti Krian, Tarik, Balongbendo, dan Prambon. Warga setempat merasa dianaktirikan karena infrastruktur dan fasilitas publik berjalan lebih lamban dibandingkan wilayah perkotaan dekat pusat pemerintahan.
Jalan lingkungan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pusat kegiatan ekonomi masih minim perhatian. Kondisi inilah yang mendorong keresahan masyarakat semakin besar, terutama ketika elit politik sibuk berkonflik di ruang publik.
Di tengah situasi carut-marut ini, wacana pemekaran Sidoarjo Barat kembali menguat. Arri menilai pembentukan kabupaten baru bisa menjadi solusi agar pembangunan lebih fokus dan merata.
“Daripada terus terjebak konflik yang tidak berkesudahan, lebih baik Sidoarjo Barat berdiri sendiri. Dengan adanya kabupaten baru, masyarakat bisa merasakan percepatan pembangunan yang nyata. Kami tidak lagi harus menunggu kebijakan dari pusat kabupaten yang terjebak dalam pusaran konflik politik,” tegasnya.
Menurutnya, pemekaran bukan sekadar ambisi politik, tetapi kebutuhan. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Sidoarjo sulit memberikan pelayanan publik yang merata. Pemekaran dinilai dapat menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Sejumlah daerah lain pernah mengalami pemekaran dengan tujuan serupa, meski hasilnya tidak selalu mulus. Namun prinsip dasarnya tetap: mempercepat pemerataan pembangunan. Jika Sidoarjo Barat terbentuk, peluang untuk memacu potensi ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan pertanian semakin terbuka.
Kebingungan masyarakat kian nyata ketika konflik bupati–wakil bupati dipertontonkan di media sosial. Bagi warga, kondisi itu bukan sekadar drama politik, melainkan ancaman nyata terhadap pembangunan.
“Bupati dan wakil bupati seharusnya jadi teladan. Kalau mereka saja tidak akur, bagaimana dengan rakyat kecil? Kami butuh pemimpin yang bisa duduk bersama, bukan saling serang di depan umum,” kritik Arri.
Sebagai representasi suara pemuda, Arri menilai ketidakmampuan pemimpin menjaga kekompakan membuat rakyat menjadi korban.
“Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini soal nasib jutaan warga Sidoarjo. Kalau konflik ini berlarut, jangan salahkan jika masyarakat kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata. Apakah Bupati dan Wakil Bupati mampu meredakan ketegangan demi kepentingan rakyat, atau justru membiarkan konflik berlarut hingga melahirkan kabupaten baru?
Bagi warga Sidoarjo Barat, pemekaran semakin relevan. Tidak hanya sebagai bentuk protes terhadap konflik elit, tetapi juga sebagai jalan menuju pemerintahan yang lebih efektif, dekat, dan berpihak pada rakyat.
Posting Komentar